Profil Ahmad Luthfi H Rahmatullah, Kepala BPK Jateng yang Ikut Terjaring OTT KPK
Ia dibawa setelah terjaring atas dugaan rekayasa audit untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Klaten dengan imbalan komitmen fee sebesar Rp1,3 miliar.
Perkembangan terbaru OTT di Klaten termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Perkembangan terbaru Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah termasuk diantaranya.
Bahkan Kepala BPK Jateng tersebut ikut dalam 9 orang dari Klaten yang diberangkatkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Ia dibawa setelah terjaring atas dugaan rekayasa audit untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Klaten dengan imbalan komitmen fee sebesar Rp1,3 miliar.
KPK secara resmi membenarkan bahwa Ahmad Luthfi ikut terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Kasus ini mencakup 5 klaster perkara korupsi sekaligus, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa (proyek), perizinan, upah pungut, setoran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga dugaan suap atau pemberian dari Bupati kepada oknum BPK demi memanipulasi hasil audit pemerintah daerah.
Dari operasi ini, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp1,9 miliar yang sebagian di antaranya ditemukan tersimpan di dalam wadah berupa tong/ember besar berwarna biru.
Secara keseluruhan 20 orang tangkap, 10 diantaranya dibawa ke Jakarta terdiri dari 9 orang dari Klaten, seorang lainnya dari Jakarta.
Satu orang dari Jakarta dari pihak BPK yang diduga terlibat langsung dalam jaringan suap pengondisian audit laporan keuangan.
Ahmad Luthfi H. Rahmatullah memiliki rekam jejak pengabdian panjang dengan berbagai penghargaan tanda kehormatan negara jateng.bpk.go.id dan sertifikasi keahlian profesional tingkat tinggi.
Sebagai auditor senior ia telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Ahmad Luthfi H Rahmatullah lahir di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1967 (59 tahun).
Mulai bergabung di BPK pada tahun 1989.
Jabatan terakhir adalah BPK Perwakilan Jateng.
Diklat yang pernah diikuti antara lain Diklat Penguatan Implementasi Kebijakan Pemeriksaan LKPD, Diklat Eksekutif tentang Integrasi Perencanaan Pemeriksaan dan Kelembagaan
Juga Diklat Cyber Security untuk Eksekutif, Diklat Certified State Finance Auditor (CSFA), dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
Riwayat Pendidikan
D3 Akuntansi di STAN tahun 1989
S-1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran Tahun 1999
S-2 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran pada tahun 2011.
Riwayat Jabatan
Staf / Auditor BPK RI (1989): Mengawali karier tak lama setelah lulus dari program Diploma III Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo: Menduduki posisi pimpinan puncak perwakilan daerah setelah bertahun-tahun mengembangkan keahlian auditnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat: Dipercaya memimpin pengawasan keuangan daerah di wilayah Indonesia Timur sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Jawa.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jabatan Terakhir)