Masih 6 Hari, PPMK Darurat Berpotensi Diperpanjang

PPKM darurat belum usai, namun pemerintah telah bersiap memperpanjang kebijakan itu, bahkan sudah memperluas cakupanya.

Seperti diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali saat ini masih berjalan sejak dimulai pada 3 Juli dan berakhir 20 Juli 2021 nanti.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas.

Wiku melanjutkan bahwa saat ini Pemerintah terus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemiologi yang ada termasuk memperluas cakupan penerapan PPKM Darurat ke luar Pulau Jawa dan Bali sesuai Instruksi Mendagri No 20/2021.

Ia menyebut pemerintah juga masih terus melakukan testing, tracing maupun vaksinasi.

“Pemerintah pusat telah instruksikan masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan PPKM darurat maupun PPKM diperketat yang berjalan selaras dengan pengendalian di hulu yakni PPKM mikro,” ungkap Wiku.

Ia menjelaskan, target testing per hari disesuaikan dengan kondisi daerah sedangkan tracing dilakukan terhadap lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi ditambah melakukan himbauan pelaksanaan karantina dan isolasi serta perawatan pasien sesuai tingkat keparahan gejala.

Adapun berdasarkan data satgas Covid-19, pada sepanjang Selasa (13/7/2021) kemarin terjadi penambahan 47.899 kasus baru sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 adalah 2.615.529 kasus. Jumlah kasus aktif saat ini adalah 407.709 kasus.

Selanjutnya ada penambahan 20.123 orang yang sembuh dari Covid-19 sehingga jumlah total pasien yang sembuh adalah 2.139.601 orang.

Sementara 864 orang meninggal dunia karena Covid-19 pada hari ini yang menyebabkan total kematian karena Covid-19 di Indonesia menjadi 68.219 orang.

Adapun terkait PPKM Darurat, pemerintah mulai Senin (12/7/2021) kemarin juga memperluas daerah dari semua Jawa-Bali ditambah 15 kota/kabupaten di luar dua pulau itu.

Kota tambahannya antara lain Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

Mobilitas Turun

Berdasarkan data yang dihimpun terkait aktivitas warga pada tanggal 11 dan 12 Juli 2021, di wilayah Jawa dan Bali terus mengalami penurunan mobilitas warga.

Meski begitu, terdapat beberapa wilayah yang justru mengalami peningkatan, seperti di wilayah Pantai Utara (Pantura) Provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah.

“Saya berharap beberapa hari ke depan, banyak wilayah-wilayah yang kuningnya (penurunan mobilitas dari -20 hingga -30 persen) bertambah,” terang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resminya pada Rabu (14/7/2021).

Sementara itu, wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas secara keseluruhan sebesar -21,3 persen.

Kemudian, pada wilayah Jawa Barat mengalami penurunan mobilitas sebesar -9,0 persen. Sedangkan, di wilayah Banten sebesar -18,1 persen.

Untuk menurunkan lonjakan kasus harian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa dan Bali.

Penurunan mobilitas ini dipantau melalui tiga indikator, yakni Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA.

Berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas -30 hingga -50 persen.

Oleh karena itu, Luhut berharap agar semua pihak dapat terus bekerja sama untuk menerapkan aturan PPKM Darurat.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021).

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi.

Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4-5,4 persen.

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN.

Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.

Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan Korporasi, serta program prioritas.

“Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian. Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektifitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan,” sebut paparan tersebut.