Business is booming.

Anggota DPR Perburuk Citra Kepatuhan Pejabat Negara Lapor LHKPN

Tingkat Kepatuhan Anggota DPR Turun Drastis dari 100 persen tinggal 55 persen

Fakta memprihatinkan terjadi pada anggota DPR di Senayan Jakarta.

Secara keseluruhan tingkat kepatuhan pejabat negara mengalami kenaikan

Namun kepatuhan anggota DPR terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN menurun drastis dari 100 persen tinggal 55 persen.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Secara umum, kepatuhan penyelenggara negara sudah mencapai 96,31 persen atau naik dari sebelumnya, 95,33 persen. Namun, untuk legislatif angkanya malah menurun.

Untuk anggota DPRD tingkat kepatuhannya saat ini sebesar 90 persen, sementara anggota DPR, turun menjadi 55 persen.

Padahal sebelumnya, kedua lembaga ini, mencatatkan 100%.

Pahala Nainggolan mengungkapkan untuk kepatuhan pelaporan LHKPN Anggota DPR hanya sebesar 55%. Sementara, untuk Anggota DPRD hanya 90%.

Angka 100% pada saat itu ditengarai karena adanya syarat pengisian LHKPN bagi Calon Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Legislatif dulu itu 100% DPR dan DPRD karena KPU mensyaratkan, kalau mau maju legislatif harus isi LHKPN, jadi 100%. Sekarang yang DPR jatuh, tinggal 55%, yang DPRD tinggal 90%, kan kalau sudah masukin tiap tahun harus masukin lagi ya,” ujar Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/8/2021).

KPK berharap agar angka kepatuhan kali ini menjadi perhatian bersama, agar bisa kembali 100 persen. Karena saat ini, pengisian LHKPN sudah lebih sederhana dibandingkan sebelumnya.

KPK tak segan memberikan sanksi kepada penyelenggara negara maupun aparatur sipil negara yang tidak patuh menyampaikan LHKPN.

Tingkat kepatuhan penyerahan LHKPN pejabat legislatif menurun drastis sepanjang Semester I 2021.

Baca Juga:  Polisi Swedia Tangkap Dua Wanita Terduga ISIS

Padahal, KPK memberikan tenggat waktu pelaporan LHKPN 2020 jatuh tempo pada Maret 2021.

Berdasarkan data KPK kepatuhan pelaporan seluruh penyelenggara negara yakni sebanyak 363.638 dari total 377.574 wajib lapor atau sebesar 96,31 persen.

Adapun rinciannya yakni Eksekutif 294.864 (96,44 persen), Legislatif 17.923 (89,27 persen), Yudikatif 19.473 (98,46 persen), dan BUMN/BUMD 31.378 (98,15 persen).

Lembaga antirasuah bisa menjatuhkan sanksi administratif bagi pejabat Negara yang tidak patuh menyampaikan LHKPN.

“Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati.

“Sesuai Pasal 20 ayat (1) UU No 28 tahun 1999 sanksi yang ditetapkan adalah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Ipi menyampaikan, jika masyarakat memiliki informasi bahwa harta yang dilaporkan oleh PN tidak sesuai dengan kenyataan, dapat melaporkan kepada KPK melalui fitur yang tersedia pada aplikasi eLHKPN.

Lembaga antirasuah memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“KPK akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada Pejabar Negara terkait,” ujar Ipi.

Menurut Ipi, jika seorang Pejabat negara tersebut tetap membandel dan tidak mengindahkan imbauan, KPK akan memanggil dan melakukan klarifikasi. Bahkan apabila ditemukan penyimpangan, KPK bisa melakukan penindakan.

“Langkah selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi, jika ada unsur dugaan tindak pidana korupsi, KPK dapat meneruskan hasil klarifikasi kepada penindakan,” ucap Ipi.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...