Business is booming.

Beredar Petisi Bubarkan MUI, yang Trending Jokowi, Kok Bisa?

Bubarkan MUI karena terindikasi kuat sering buat kebijakan bersifat inkonstitusional

Petisi Bubarkan Majelis Ulama Indonesia beredar, namun yang trending nama Presiden Jokowi.

Hal itu bisa dipahami karena kampanye untuk tanda tangan Bubarkan MUI di twitter menggunakan nama Jokowi.

“Joko Widodo: BUBARKAN MUI – Tandatangani Petisi! https://chng.it/gh6stQJn via
@ChangeOrg_ID #BubarkanMUISarangTeroris.” Demikian bunyi cuitan yang hampir seragam bunyinya.

Hingga tulisan ini diturunkan sudah 2.797 orang telah menandatangani petisi dari target 5000 tanda tangan.

Ada pun narasi petisi Bubarkan MUI seperti ditulis di bawah ini.

Seperti diketahui, Densus 88 telah menangkap Anggota Komisi Fatwa MUI, Zain An-Najah di wilayah Bekasi Jawa Barat, Selasa 16 November.

Polisi menyebut Zain merupakan anggota Dewan Syuro dalam jaringan teroris JI dan juga Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) atau Yayasan amal yang didirikan untuk pendanaan JI.

Merujuk pada perjalanan dan kiprah MUI selama ini yang seringkali menjadi batu sandungan atas toleransi beragama di Indonesia, dan cenderung mengganggu kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman di masyarakat.

Maka telah terdengar gaung suara rakyat yang menginginkan pembubaran MUI agar tidak lagi mengganggu dan merusak sendi kehidupan di Indonesia.

Suara rakyat adalah suara Tuhan, demikianlah Baskara Indonesia menangkap suara rakyat yang meneriakkan “Bubarkan MUI”.

Atas dasar itu, Baskara Indonesia memohon dukungan segenap bangsa Indonesia untuk meminta pemerintah melakukan hal-hal berikut:

1. Bubarkan MUI karena terindikasi kuat sering bersikap dan membuat kebijakan yang bersifat inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945

2. Bubarkan MUI karena seringkali tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang menjamin demokrasi kerakyatan dengan mengabaikan kepentingan kelompok mayoritas yang bernuansa kegamaan yang diamplifasi oleh lembaga ini, yang mengancam persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

3. Bubarkan MUI sebagai lembaga yang berkontribusi negatif, bersifat intoleran, bahkan sering mendukung gerakan-gerakan radikalis bernuansa keagaamaan, dan mengganggu ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tandatangani petisi ini sebagai bentuk dukungan anda, mari kita lindas radikalisme dan terorisme di Indonesia berikut segenap jaringan, sel, dan pendukungnya. Untuk radikalisme dan terorisme, hanya ada satu kata LAWAN…!!!

Salam hormat,

-Baskara Indonesia- (Barisan Masyarakat Anti Kekerasan Indonesia)

Tentang MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

Menurut Wikipedia, Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.

Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:

Membimbing, membina dan mengayomi umat muslim di Indonesia dengan cara yang dijelaskan Pancasila guna mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.

Berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan kepada umat muslim Indonesia serta menjembatani antara pemerintah Indonesia yang sekuler dengan masyarakat islam.

Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Suharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks.

MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia.

MUI (khususnya sejak kejatuhan Suharto) telah memberikan pendapat dan mengeluarkan beberapa fatwa kontroversial tentang berbagai masalah.

MUI juga bersikukuh bahwa uang penerimaan sertifikasi halal yang disinyalir mencapai triliunan rupiah merupakan haknya sehingga menuai perdebatan di internal anggota Komisi VIII DPR di tahun 2014 terlebih lagi karena MUI menolak audit uang hasil sertifikasi halal.

Mantan presiden Indonesia alm Abdurrahman Wahid pernah mengusulkan untuk membubarkan MUI yg dinilainya malah menjadi persoalan dalam hubungan antar umat beragama dan sebagai penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme.

Prof. Azyumardi Azra juga pernah mensinyalir MUI telah disusupi radikalisme.

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
sebagai perumus konsep pendidikan Islam
sebagai pengawal konten dalam media massa
sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan

Baca Juga:  Ungkap Penghasilan Anggota DPR, Krisdayanti Dibela Netizen
Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...