Jokowi Tak Bisa Andalkan APBN, Pastikan Akan Gerakan Investasi

Covid-19 belum sepenuhnya tuntas, presiden Jokowi menyatakan pemerintah tak bisa terus menerus mengandalkan APBN untuk menggerakan ekonomi.

Meskpun Menteri Keuangan telah mengelola APBN secara sangat prudent dan berhat-hati Jokowi ingin pergerakan ekonomi digerakan di luar APBN.

“Yang di luar APBN ini harus digerakkan. Kembali lagi, investasi,” kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi Indonesia akibat dari pandemi Covid-19.

“Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi karena APBN semua negara juga sama-sama memiliki kondisi yang berat,” kata Presiden

Presiden menyampaikan seluruh negara memiliki kekhawatiran yang sama mengenai defisit. Jika defisit dikembalikan ke kondisi normal, akan terjadi shock kembali.

“Pandemi ini dampaknya betul-betul kemana-mana, ke semua titik ada semuanya. Puluhan ribu triliun direm karena ingin kembali ke defisit yang normal kembali. Ini juga mengkhawatirkan tapi belum ada kalkulasinya,” ujar Presiden seperti dilansir Situs Kemenkeu.go.id

Pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian global dan kompleksitas masalah yang saling terkait, sehingga menyebabkan ekonomi hampir di semua negara terguncang.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah perlu bekerja keras untuk bersama-sama mengendalikan pandemi.

“Ketidakpastian global yang semua kepala daerah, kepala dinas, semuanya harus mengerti dan mampu mengantisipasi, menyiapkan antisipasinya sebelumnya. Tanpa kita bisa mengendalikan Covid, jangan berharap yang namanya pertumbuhan ekonomi itu ada,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten dan kota yang mendapatkan Anugerah Layanan Investasi 2021, baik realisasi investasi maupun urusan perizinan.

Presiden berharap semua pihak dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik agar investor lebih mudah berinvestasi di Indonesia.

“Belum tentu kita layani dengan baik itu investor akan datang, apalagi tidak dilayani. Berikan pelayanan yang terbaik, baik itu investor kecil, sedang, dan besar. Layani semua dengan baik,” ujar Presiden

Sebelumnya, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Suasana Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dan menjadi tantangan bagi semua negara di dunia, namun APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical sampai dengan sejauh ini, dapat dieksekusi secara efektif sehingga mampu meredam dampak negatif pandemi.

Pemerintah menyadari pengendalian pandemi merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karenanya, Pemerintah akan tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian.

Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan strategi penanganan Covid-19 agar lebih efektif dalam mengendalikan penularan dengan mengakselerasi vaksinasi seluas-luasnya, memperkuat sistem kesehatan nasional, serta mendorong penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru “living with endemic”.

APBN tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian.

Di sisi lain, sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi 3% PDB, APBN tahun 2022 memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit dibawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023.

“Pemerintah memiliki optimisme yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakselerasikan pemulihan ekonomi, kesejahteraan rakyat harus dipulihkan dan terus ditingkatkan pada tahun 2022. Optimisme tersebut sejalan dengan prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik meskipun kecepatan pemulihan antar negara berbeda, “ ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil Pemerintah.

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi.

Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai.

Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (living with endemic).

Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut.

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

1 Pertumbuhan Ekonomi (%,) 5,0 – 5,5 (RAPBN) 5,2 (APBN)

2 Laju Inflasi (%) 3,0 (RAPBN) 3,0 (APBN)

3 Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 14.350 (RAPBN) 14.350 (APBN)

4 Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%) 6,82 (RAPBN) 6,80 (APBN)

5 Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/Barel) 63 (RAPBN) 63 (APBN)

6 Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) 703 (RAPBN) 703 (APBN)

7 Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) 1.036 (RAPBN) 1.036 (APBN)