PSI Walk Out di DPRD Bandung Trending, Raja dan Giring Ikut Berkicau
Alasan Walk Out karena postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
Hastag Bandung Amburadul PSI Walk Out atau #BandungAmburadulPSIWalkOut trending.
Netizen yang tampaknya para politisi PSI turun tangan untuk mengkampanyekan hastag tersebut.
Faktanya PSI yang memiliki tiga wakil di DPRD Kota Bandung melakukan walk out disidang paripurna.
Dalam siding tersebut PSI sempat melakukan interupsi sebelum memutuskan walk out.
Alasannya postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional.
Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.
Adapun yang mengkampanyekan #BandungAmburadulPSIWalkOut trending tidak sembarangan.
Sekjen PSI Antoni Raja hingga Penjabat Ketua Umum PSI, Giring Ganesha ikut turun tangan.
Kota Bandung sekarang dipimpin Oded Mohamad Danial, politisi PKS.
Mantan Wakil Ridwan Kamil itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung periode 2018 – 2023 didampingi Yana Mulyana sebagai wakilnya.
Sebelumnya dia adalah wakil wali kota Bandung periode 2013 – 2018 mendampingi Ridwan Kamil.
Sebelum menjadi wakil wali kota dia merupakan Anggota DPRD Kota Bandung untuk periode 2004 – 2009 sekaligus sebagai Ketua DPD PKS Kota Bandung.
Berikut cuitan dan utas Antoni Raja melalui akunnya @AntoniRaja
“Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan Walikota selama ini,” @ridwankamil @psikotabandung @psi_id #BandungAmburadulPSIWalkOut
Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini?
“Bandingkan dgn belanja pegawai yg sangat besar & semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat,” kata Christian.
Lekas pulih dari segala masalah & semoga kota bandung bisa di bangun di & tata lebih baik lagi kedepan nya!!
Sementara itu Giring Ganesha tidak membuat utas, ia hanya melakukan sekali cuitan melalui akun @Giring_Ganesha
#BandungAmburadulPSIWalkOut Bandung berapa tahun ini tidak terurus dengan baik dan banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Oleh karena itu ketiga anggota dewan kita Walk Out untuk menunjukkan bentuk protes mereka terhadap Walikota Bandung.
DPRD Kota Bandung dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD pada Jumat siang ini (26/11).
Anggota DPRD PSI Christian Julianto menyatakan kekecewaannya terhadap postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
“PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot,” tegas Christian dalam keterangannya.
PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional.
Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.
“Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan Walikota selama ini,” ujarnya seperti dikutip Merdeka.com.
Chris menambahkan bahwa anggaran belanja modal yang hanya 626 miliar atau hanya sebesar 9,41% di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40% dari APBD.
Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar 112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD.
“Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman walikota sebelumnya,” jelasnya.
PSI menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.
Christian juga mengkritisi anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar 20 juta Rupiah di tahun 2022 ini.
“Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat,” ungkapnya.
PSI tidak dapat menyetujui RAPBD 2022 yang sudah disusun selama postur dan komposisi anggaran tidak menunjukkan transformasi dan juga transparansi anggaran.
PSI menilai pemerintah telah gagal membawa perubahan, bahwa Kota Bandung dikelola secara auto-pilot sehingga mengalami kemunduran.