Kenakan Seragam Baru, Jenderal Dudung Minta Pangdam dan Danrem Jangan Undang Penceramah Radikal

Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD yang berlangsung Rabu (2/3/2022) berlangsung agak beda.

Salah satu perbedaan mencolok adalah seragam baru yang digunakan unsur pimpinan.

Sementara para peserta rapim sebagian besar masih menggunakan seragam lama.

Rapim sendiri dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E.,M.M di Gedung A.H. Nasution Mabesad Jakarta.

Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa seragam baru Pakaian Dinas Lapangan (PDL) TNI AD yang baru merupakan rancangan dari Kasad terdahulu Jenderal TNI Andika Perkasa.

Seragam tersebut sudah dilakukan penyempurnaan.

Motif PDL yang baru terlihat lebih segar dan cerah sehingga membawa aura dinamis.

Identitas yang mengenakan seragam TNI itu pun menjadi lebih jelas dibanding seragam sebelumnya.

Semangat ini diharapkan mampu mendorong perkembangan organisasi TNI AD yang modern dan adaptif dengan perkembangan global.

Pada acara Rapim TNI AD tahun 2022 ini terlihat penampilan berbeda dari Kasad dan beberapa pejabat utama TNI AD yang mengenakan Loreng PDL TNI AD dengan motif baru.

Hal menarik lainnya dalam Rapim TNI AD juga dilaunching kendaraan bermotor Ambulans hasil inovasi Korem 151/Binaiya Kodam XVI/Pattimura.

Ambulans tersebut diperuntukkan bagi Babinsa sebagai ujung tombak penanganan pandemi Covid-19 yang dinamakan Ambulance TNI Angkatan Darat di Hati Rakyat.

Kendaraan bermotor hasil inovasi ini juga bisa mengangkut pasien dalam keadaan darurat dan memerlukan penanganan secara secara dini.

“Ambulance Babinsa ini secepatnya akan diproduksi dan didistribusikan ke seluruh wilayah dan akan digunakan oleh Babinsa,” ujar Kasad seperti dilansir Web TNI AD

Pelaksanaan Rapim TNI AD kali ini mengambil tema: “Prajurit Sejahtera dan Profesional Sebagai Pilar TNI AD Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapim TNI-Polri yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo.

Acara berlangsung Senin (1/3/2022) digelar di Mabes TNI Cilangkap.

Rampim TNI AD bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, dan pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD kepada seluruh Pangkotama/Kabalakpus jajaran TNI AD agar dalam pelaksanaan anggaran TA. 2022 dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Acara Rapim TNI AD diawali dengan kegiatan foto bersama selanjutnya pembukaan oleh Kasad dilanjutkan penyampaian paparan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran TNI TA. 2021 oleh Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto, S.E.,M.Si.

Lalu dilanjutkan dengan paparan tentang Radikalisme di Wilayah Kodam IV/Diponegoro yang disampaikan oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto.

Selanjutnya pada kesempatan tersebut juga dipaparkan tentang Penanganan Konflik di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih yang disampaikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M.

Sedang Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, M.Tr. (Han) menyampaikan tentang Food Estate di Wilayah Kodam VI/Mulawarman.

Acara dihadiri Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan tentang Penguatan Pancasila.

Penceramah Radikal

Sebelum Rapim TNA AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman buka suara menanggapi pesan khusus yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar TNI dan Polri tidak mengundang ustaz atau penceramah radikal.

Setelah mendapat khusus dari presiden terkait hal itu, Jenderal Dudung mengaku langsung memberikan perintah kepada seluruh Panglima Kodam (Pangdam) hingga Komandan Korem (Danrem) agar jangan sampai mengundang penceramah radikal.

“Saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem jangan sampai kita salah dalam memilih, mengundang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme,” kata Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2022 di Mabesad, Rabu (2/3/2022).

Dudung menjelaskan, pesan khusus yang disampaikan Presiden Jokowi soal penceramah radikal itu menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam Rapim TNI AD Tahun 2022.

Menurut mantan Pangkostrad itu, hal tersebut perlu dibahas dalam Rapim agar radikalisme jangan sampai masuk ke lingkungan keluarga prajurit TNI AD.

“Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus nyampe ke keluarga kita,” ucap Dudung .

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustaz penceramah radikal karena atas nama demokrasi.

Jokowi menegaskan TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapim TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

“Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati.”

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung bahwa tidak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri. Menurutnya, tidak ada yang namanya bawahan bisa merasa bebas dengan atasannya karena atas nama demokrasi.

“Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” kata Jokowi.