Business is booming.

Tagar Harun Masiku Trending, Kembarannya Muncul Bikin Khawatir Netizen

Tagar #Harun Masiku trending di media sosial Twitter, menyusul KPK gagal menyeret Mardani Maming saat geledah apartemen miliknya di Kempinski.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejar Mardani Maming terkait dugaan korupsi penerbitan izin pertambangan batubara di Tanah Bumbu.

KPK menemukan adanya dugaan peran Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu dalam penerbitan izin tambang batubara tersebut.

Terkait tagar Harun Masiku yang ditanggapi netizen sebanyak 4.031 ciutan (Tweets), mereka khawatir kasus Mardani Maming menjadi mirip kasus Harun Masiku yang buron. Berikut ciutan netizen;

Seperti akun Twitter @alisyarief menulis, “Mardani Maming Buron Mengikuti Jejak Pendahulunya Harun Masiku”

Lalu @BosTemlen menulis, “Harun Masiku Season 2 nie.. KPK Gagal Jemput Paksa, Mardani Maming Tak Ditemukan di Apartemen”

@Hasbil_Lbs menulis, “Jangan sampai jadi Harun Masiku 2 ini guys!”

@m_mirah menulis, “Apakah benar ini @KPK_RI?? Akankah jejaknya mengikuti harun masiku?? Duhhh jangan sampai perlu berabad- abad untuk menemukan nya kembali”

@Badut2Politik menulis, “Dulu pernah sama2 sbg Kader Partai, yg satu masih status Presiden yg satunya lagi sdh berstatus DPO. Mardani Maming berstatus DPO sama seperti Harun Masiku yg jg kader PDIP. Semoga rakyat kapok u/ memilih partai yg penuh dgn kader yg jadi MALING uang rakyat⁉️ TENGGELAMKAN‼️”

@DokFun menulis, “PDIP ini kadernya emang jago2 yha..Jago korupsi lalu jago juga menghilangnya heuheuheu”

@Tan_Mar3M menulis, “Nyarinya terlalu jauh. Tempat persembunyian terbaik itu adalah markas.. Kalo ga caya tanya harun masiku.”

@alisyarief menulis, “Apa yg dapat kita baca; mengapa Harun Masiku raib dan Maming dibiarkan diburu KPK?..”

Terjerat dugaan korupsi
KPK menjerat Mardani Maming sebagai tersangka penerima suap dan KPK meyakini kader PDIP ini mendapat Rp 104 miliar.

Baca Juga:  Ini Daftar Mutasi dan Promosi 49 Pati TNI Per 29 November 2023, Brigjen TNI Achiruddin Promosi Danpaspampres

Namun sejak Senin (25/7/2022) KPK belum temukan tersangka mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dalam upaya penjemputan paksa di salah satu apartemen di Jakarta.

“Dari kegiatan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta hari ini, info yang kami terima tim KPK belum menemukan tersangka di tempat dimaksud,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip Antaranews.com di Jakarta, Senin.

Ali mengatakan tersangka tidak kooperatif sesuai hukum acara pidana, sehingga KPK dapat menjemput paksa dan secara bertahap dapat memasukkan tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO).

KPK meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka Mardani H. Maming untuk dapat menginformasikan langsung kepada KPK maupun aparat berwenang.

KPK juga mempersilakan tersangka untuk menyampaikan hak hukumnya di depan tim penyidik, sehingga penanganan kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bisa segera diselesaikan.

“Kami juga mengingatkan siapa pun dilarang undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini, dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka, karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada tersangka Mardani H. Maming untuk hadir di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/7). Namun, tersangka Mardani tidak memenuhi panggilan KPK.

KPK juga telah memanggil tersangka Mardani, Kamis (14/7), namun tim kuasa hukum tersangka saat itu mengirimkan surat ke KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan karena pihak tersangka mengajukan sidang praperadilan.

KPK akan menyampaikan kepada publik mengenai pihak mana saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka, kronologi uraian perkara, hingga pasal yang disangkakan ketika penyidikan cukup dan dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Baca Juga:  Profil Lengkap Enzy Storia, Kejutkan Dunia Publik Saat Bagikan Pernikahan dengan Molen Kasestra

Sebelumnya, kuasa hukum tersangka Mardani Maming, Denny Indrayana, mengaku belum mendapat informasi terkait penjemputan paksa kliennya tersebut.

“Kami justru akan mengecek apakah betul informasi tersebut. Kami akan melakukan koordinasi pendampingan kalau memang benar. Akan tetapi, kami akan cek karena kami belum mendapatkan informasi itu,” kata Denny ditemui usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin.

Denny berharap KPK dapat menghormati proses praperadilan yang masih berlangsung.

“Putusan praperadilannya kan besok lusa, ya, Rabu (27/7). Jadi, sebenarnya kami bermohon kepada KPK untuk menghormati proses praperadilan supaya tidak terjadi komplikasi kan. Kalau nanti mudah-mudahan putusannya dimenangkan, kan tidak perlu pemeriksaan,” ujar Denny.

Izin usaha pertambangan
Mardani Maming diduga terlibat dalam kasus Peralihan Izin Usaha Pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam perizinan itu, KPK menemukan adanya dugaan peran Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu dalam penerbitan izin pertambangan tersebut.

Selain itu, KPK menemukan dugaan bahwa ada keuntungan yang diterima Mardani Maming atas peralihan tersebut.

Namun, uang diduga tidak langsung diterima Mardani Maming. Melainkan diduga disamarkan melalui kerja sama bisnis.

Setelah PT Prolindo Cipta Nusantara beroperasi dalam penambangan batubara berkat pelimpahan izin tersebut, Mardani Maming diduga mendirikan beberapa perusahaan.
Pendirian itu diduga difasilitasi dan dibiayai oleh PT Prolindo Cipta Nusantara.

Perusahaan-perusahaan itu diduga dipegang oleh sejumlah pihak yang masih terafiliasi dengan Mardani Maming.

Diduga, aliran uang disamarkan dengan kerja sama bisnis PT Prolindo Cipta Nusantara dengan perusahaan-perusahaan tersebut

Pendirian perusahaan-perusahaan itu diduga dimaksudkan untuk menyamarkan aliran uang untuk Mardani Maming sebagai fee atas pemberian izin usaha pertambangan (IUP) terkait.

Baca Juga:  Bu Sri Trending, Netizen Sebut Pesawat Rongsokan kok Dibeli

KPK meyakini Mardani Maming memperoleh Rp 104 miliar.

 

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...