KPPS Trending, Netizen: Pemilu Jadi Ajang Korupsi Oknum KPU?

Tagar KPPS trending di media sosial X (Twitter) pada Senin (29/1/2024), menyusul netizen soroti anggaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 yang tidak sesuai di sejumlah daerah.

“Kasian banget yg gak dapet haknya, ayodong, ini jasa petugas pemilu cape bgt lho, harhagai tenaga mereka, jd inget th 2019 banyak yg sakit bahkan meninggal apa sebegitu parahnya untuk konsumsi sampe di cut sampe abis, gila yaa mudah mudahan yg korupsi seumur hidup kena diabetes,” tulis pemilik akun Twitter @murpilanna1, menanggapi tagar KPPS yang trending.

Netizen gaduh menanggapi tagar KPPS yang trending hingga tercatat 15.500 ciutan yang mereka sampaikan.

Netizen gaduh karena anggaran anggota KPPS Pemilu 2024 dilaporkan banyak yang tidak sesuai di sejumlah daerah. Seperti di kab Bogor hanya Rp 25.000.

“Ini aku di kab bogor 25rb, akusih gak masalah dapetnya brp, kejujuran nya aja itulohhh kok susah amat ya segala di korup??😂🤣,” tulis pemilik akun Twitter @bae_fliii.

Ini aku di kab bogor 25rb, akusih gak masalah dapetnya brp, kejujuran nya aja itulohhh kok susah amat ya segala di korup??😂🤣 pic.twitter.com/XaR4CpgXg8

— 🦋 (@bae_fliii) January 27, 2024

@rinconvert menulis, “di daerahku uang transport pelantikan dapet 50k, bimtek dapet 75k🙂”

@DS_yantie menulis, “Duit transpor dan uang harian di korupsi, Bahkan Samapi duit makan pun dikorupsi 😩”

@ars_ngr menulis, “Sudahlah, semua akan korupsi jika ada kesempatan? Entah dr level terkecil sampai terbesar. Begitulah konon di negara Kazakhstan”

@wisnu_wmandoyo menulis,  “Beda tkp beda rasa ☺”

@ASD_165 menulis, “Ini sesuai ketentuan wir … josss klo di Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jaktim, uang transportasi alhamdulillah Rp 50rb + snack, Bimteknya infonya Rp 100rb (utk bimtek blm tau kebenarannya, baru infonya)”

@devisar64 menulis, “Wah iki seng jujur dan amanah kpu kab bandung barat. Duite sesuai ambek anggarane kpu pusat”

@febanaufalindo_ menulis, “terpantau bantul 50k i”

@firzarivaldi menulis, “Cimahi pelantikan cuma snack. Pas bimtek nasi, snack sama 50rb :(“

@pinguindanikan menulis, “Boyolali juga 50k baik pelantikan maupun bimtek dan itu anggaran asli yg diturunkan KPU Kabupaten tanpa ada diambil ppk atau pps”

@marsyadwp menulis, “mass aku semarang juga 50k wkwk”

@urseraphicc menulis, “ngga semua mas tmnku ada yg dpt 35k doang”

@GiboyStar menulis, “PPS banyak yg mundur koq, mereka udah tau kebusukan KPU lebih dulu dari KPPS”

@tantotri1 menulis, “@NarasiNewsroom @zenrs @zoelfick bang tolong 🙏🙏🙏 Banyak banget yg kppsnya terima uang, makanan, snack tidak sesuai anggaran.”

@feryy7459 menulis, “Ya di pangkas lah untuk melestarikan budaya”

KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan ada jaminan perlindungan sosial dan pengecekan kesehatan untuk anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang bertugas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Di luar itu, KPU juga hanya menerima anggota kpps yang usia maksimalnya 55 tahun dan dalam keadaan sehat.

Hasyim saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024), menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mencegah anggota kpps meninggal dunia saat bekerja selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

“Dalam kondisi sehat ini juga pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, fasilitas medis kepada para badan ad hoc (anggota kpps). Demikian juga untuk jaminan sosial penyelenggara pemilu, Presiden (Joko Widodo) telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Hasyim selepas melantik 5,7 juta lebih anggota kpps secara serentak di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Dia menjelaskan instruksi presiden itu memasukkan penyelenggara pemilu dalam daftar penerima jaminan sosial. Hasyim menambahkan iuran untuk jaminan sosial itu dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Yang menjadi anggota penyelenggara pemilu warga dari daerah setempat, demikian juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kemudian Kantor Staf Presiden atau KSP juga berinisiasi bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, kemudian Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan memberikan jaminan sosial bagi kesehatan dalam rangka untuk melacak kondisi kesehatan para penyelenggara pemilu,” kata Hasyim.

Ketua KPU pun menjamin lembaganya berbenah dan berupaya mencegah tragedi meninggalnya 800 lebih anggota kpps pada Pemilu 2019 tak lagi berulang.

“Situasi itu sudah kami evaluasi dan berdasarkan penelitian yang ada menunjukkan bahwa kecenderungan yang meninggal ini usianya di atas 50 tahun. Yang kedua, hampir semua yang meninggal mengidap komorbid atau penyakit bawaan. Berdasarkan studi itu, juga ditunjukkan ada tiga peringkat (penyebab kematian, red.) tertinggi, yang pertama serangan jantung, kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes,” kata Hasyim Asy’ari.

KPU RI melantik melantik secara serentak 5.741.127 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di 71.000 lokasi yang acaranya dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta, Kamis.

Jutaan anggota kpps itu selepas dilantik oleh Ketua KPU RI langsung menerima bimbingan teknis (bimtek) secara serentak, diantaranya terkait teknis-teknis pemungutan suara.

Hasyim menjelaskan berbeda dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimtek kepada satu anggota kpps per tps, pada Pemilu 2024, seluruh anggota kpps sebanyak tujuh orang tiap tps mendapatkan bimtek dari KPU.

Bimbingan teknis itu, dia menambahkan, berlangsung pada hari ini, kemudian berlanjut pada 26-27 Januari 2024.

KPU RI menetapkan pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024, sementara untuk beberapa daerah di luar negeri, pemungutan suara berlangsung lebih awal mulai pada 5-14 Februari 2024.

(Sumber: Antaranews.com)