Business is booming.

Tarif Trending, Netizen: Jangan Naikkan Tiket KRL Bersamaan dengan Jasa Lainnya

dengan serame itu yang naik, masih gk nutup kah?

Tagar Tarif trending di media sosial X (Twitter) pada Senin (13/5/2024), menyusul netizen meminta pemerintah tidak menaikkan harga tiket KRL Jabodetabek bersamaan dengan harga BBM, listrik, pajak, dll agar harga-harga komoditi lainnya tidak ikut naik.

“Layanan transportasi publik milik negara harusnya disubsidi khusus sehingga tarifnya murah alias terjangkau, bukan malah kayak milik swasta yg profit oriented…” tulis pemilik akun Twitter @Cyko_as_Coky, menanggapi tagar Tarif yang trending.

Lalu pemilik akun Twitter @arisdhanuu menulis, “Rapihin dulu flow penumpang di stasiun transit, betulin dulu semua eskalator dan lift, perbanyak dulu rangkaian yang beroperasi. Baru kita diskusi tentang kenaikan tiket. Lebih baik kalian cari tambahan uang dari kerjasama dengan pihak swasta buat “branding” stasiun.”

@kretekmantab menulis, “Eaa..pasca pengumuman pemenang pilpres, bbm naik, listrik naik, pajak naik, tiket naik, yg lain2 menunggu naiknya dgn harapan pertumbuhan ekonomi jg naik😅”

@hhmm362 menulis, “dengan serame itu yang naik, masih gk nutup kah?”

@cacang_panjang menulis, “kalo emang naik semoga worth deh dengan peningkatan fasilitas KRL lainnya.”

@del_paijo menulis, “Memang sdh seharusnya naik sih, tolong dipahami utang negara udah bnyk n pejabat kita jg butuh gaji besar untuk foya2 keluarganya. Ga perlu diributin, yok kita jogetin aja. Musiiiiiiik…😅😅”

@3pbowo90 menulis, “rakyat banyak yg dikorbankan… kenapa ga mantan anggota DPR aja ga usah dpt pensiun seumur hidup.. cuma nambah beban kas negara padahal ga manfaat.”

@syakroni_sh menulis, “Makan tuh yg milih berkelanjutan semuanya bakal naik tahun depan contoh ppn 12℅ kurang menderita apa rakyat kecil!!!!”

@luchitasoe menulis, “Satu per satu tarif dinaikkan. Penghasilan masyarakat ga naik, biaya hidup naik drastis. Silahkan menikmati “berkelanjutan”.

@gajebgtyahaha menulis, “Semua naik 📈 pajak naik 📈 biaya hidup naik 📈 gaji pejabat naik jg bentar lagi nih 📈 kalau bukan orang tajir melintir, hidup di indonesia rasanya cuma buat ngempanin kebutuhan dan kepentingan-kepentingan pejabat.”

@netytarigan menulis, “Tarif naik gak apa; asal saya naik nyaman.. At least saya bisa berdiri tegak lah.. gak kayak biasanya kaki dimana; tas dimana; mepet sama badan orang plus pas turun badan remukkkkk.”

@missteri19 menulis, “Kenaikan tarif tp tidak diimbangi jumlah kursi penumpang, masih aja desek2an kaya pepes.”

@Akbarrivaldy5 menulis, “Rakyat lagi jadi korban. Oh iya kan duit nya buat naikin gaji penjabat biar ga korupsi.”

@SUKABOL33851180 menulis, “Pak @prabowo, masak bpak naik jabatan Presiden yg lain ikut juga naik… Kan aneh.. yuuk aah pak, jangan sampai naik2 harga ataupun tarif dimasa jabatan bpk @prabowo nanti…”

@D2gh_arief menulis, “Minimal kalo harganya naik, gerbongnya ditambah. Gue ga paham kereta, tapi yang gue selalu denger KRL cuma pake rangkaian 8, 12 doang. Itupun kadang udah sesak banget.”

@Tatyari82 menulis, “Punya pemimpin bukanya mensejahterakan rakyat malah menyensarakan rakyat miskin.. Semua serba naek…mana janjimu mukidi..semua janjimu kami tagih di dunia dan akhirat.”

Anggota DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Tarif KRL Naik

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah mempertimbangkan rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik atau KRL. Suryadi mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang moda transportasi publik tersebut.

Pasalnya, survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan pada 2021 menunjukkan 56,06 persen penumpang KRL berpenghasilan kurang Rp 4 juta per bulan. Sementara 43,94 persen sisanya berpenghasilan lebih dari Rp 4 juta.

Baca Juga:  Ahok Trending, Netizen Gagal Paham Kader PDIP Dijanjikan Jadi Menteri jika Pilih 02

“Kenaikan tarif jangan sampai membuat penumpang KRL beralih menggunakan kendaraan pribadi,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad (5/5/2024) malam.

Oleh karena itu, menurut Suryadi, kenaikan tarif KRL tidak bisa langsung dinaikkan. Meskipun, kata dia, public service obligation (PSO) atau subsidi tarif KRL Jabodetabek sebanyak Rp 1,6 triliun pada 2023 dianggap tidak tepat sasaran.

Selanjutnya, seiring rencana kenaikan tarif tersebut, Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan. Sebab, saat ini masih banyak keluhan penumpang KRL soal keterlambatan kereta, kepadatan penumpang pada jam-jam sibuk, hingga repotnya pergerakan penumpang di Stasiun Manggarai.

“Belum lagi dengan rusaknya elevator di beberapa stasiun. Lalu teranyar, ada kasus penumpang jatuh di celah peron,” kata Suryadi.

Persoalan lainnya, pembangunan berbagai sarana prasarana KRL yang masih jauh panggang dari api. Misalnya, revitalisasi Stasiun Pondok Rajeg, pembangunan jalur ganda (double track), serta hal lain sebagaimana diamanahkan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029.

Tarif KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini, yakni Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan tambahan Rp 1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya. Rencana penyesuaian tarif sudah dikemukakan pihak Kementerian Perhubungan dalam beberapa kesempatan. Pada awal 2023, Kementerian sempat berencana mengubah mekanisme tarif KRL. Kala itu, skema tarif akan dibagi menjadi dua, tarif subsidi untuk orang mampu dan tarif yang lebih mahal untuk orang yang mampu.

Menteri Perhubungan Budi Karya pernah mengatakan agar subsidi tarif penumpang KRL tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL. Harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya masuk kategori mampu. Namun belum terealisasi.

Baca Juga:  Hastag Brigadir Yosua Trending, Netizen: Bisa Jadi Rantai Pembuka Kasus Lain

Penyesuaian tarif saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI, Broer Rizal mengatakan, kebijakan itu telah dibahas dengan Kementerian Perhubungan. Namun pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah dalam penerapannya.

“Kalau kami hanya eksekutor saja, untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah,” katanya ditemui usai konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

Ia menyatakan bahwa KCI hanya ditugaskan untuk pengoperasian KRL. Sementara untuk kebijakan tarif yang berlaku, biaya operasi dan perawatan sarana prasarana ditanggung oleh pemerintah. Karena itu ia belum dapat memastikan kapan rencana penyesuaian tarif KRL diterapkan.

(Sumber: .tempo.co)

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...