Potensi Kecurangan Vaksin Berbayar Versi KPK, Tetap Dilanjutkan?

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut ada beberapa catatan terkait vaksin mandiri atau berbayar dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi dalam rapat koordinasi dengan lembaga terkait.

“Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud, saran tindak lanjut,” kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

“Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program,” ucap dia.

Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain.

Adapun dalam pembahasan vaksin mandiri berbayar itu, kata Firli, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, ada juga Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dalam rapat itu, Firli mengatakan, dirinya juga menyampaikan saran serta langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud, jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat.

“Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi,” ucap Firli.

Firli pun menyampaikan sejumlah pandangan dan saran dalam rapat koordinasi tersebut.

Pertama, KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi.

Kedua, penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma, meskipun sudah dilengkapi dengan permenkes, menurut KPK berisiko tinggi.

Misalnya dari sisi medis dan kontrol vaksin contohnya muncul reseller dan lain-lain, sebab jangkauan Kimia Farma terbatas.

Ketiga, perluasan penggunaan vaksin gotong royong ke individu ini direkomendasikan hanya menggunakan vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin hibah, baik bilateral maupun skema COVAX.

Keempat, KPK juga meminta dibuka transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong by name, by address dan badan usaha.

Kelima, pelaksanaan hanya melalui lembaga/institusi yang menjangkau kabupaten/kota.

Misalnya, rumah sakit swasta se-Indonesia atau kantor pelayanan pajak.

Sebab, mereka punya database wajib pajak yang mampu secara ekonomis atau lembaga lain selain retail seperti Kimia Farma

Keenam, KPK meminta perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kedaluwarsa dan distribusi lebih merata.

Ketujuh, sesuai Perpres No 99 Tahun 2020, Menkes diperintahkan menentukan jumlah, jenis, harga vaksin serta mekanisme vaksinasi

Kedelapan, perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel, dan pastikan tidak ada terjadi praktik-praktik fraud.

Kesembilan, data merupakan kunci. Ia mengatakan, Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi.

“Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha, atau asosiasi,” ucap Firli.

Seperti diketahui, PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang rencanaya dimulai pada, Senin (12/7/2021).

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, PT Kimia Farma (Persero) bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Harga Vaksin Berbayar

Sementara itu Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan perusahaan farmasi pelat merah PT Kimia Farma telah bekerja sama untuk mendatangkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm ke Indonesia.

“Kami berharap vaksin Sinopharm yang didatangkan oleh PT Kimia Farma yang merupakan anak perusahaan dari Bio Farma akan digunakan untuk vaksin gotong royong di mana kami sudah memiliki kerja sama untuk mendatangkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm tersebut,” kata Pahala Mansury dilansir dari Antara, Rabu (14/7/2021).

Pahala menjelaskan vaksin gotong royong merupakan vaksin komplementer untuk bisa melengkapi program vaksin pemerintah dalam rangka mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity, sekaligus meringankan beban pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut.

“Kedatangan vaksin gotong royong Sinopharm ini akan menambah optimisme bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk bisa mempercepat program vaksinasi yang ada, sehingga kita bisa sesegara mungkin menanggulangi dan juga melawan virus Covid-19,” ucap Pahala.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang vaksinasi Covid-19 menetapkan jenis vaksin Sinopharm yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong baik perusahaan maupun individu.

Perusahaan membeli vaksin dari pemerintah yang dikoordinir oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang merupakan organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.

Rincian harga vaksin sebesar Rp 375.00 dengan biaya penyuntikan Rp 125 ribu per dosis.

Vaksin Covid-19 harus dua kali injeksi, sehingga total uang yang harus ditanggung perusahaan mencapai Rp 1 juta per karyawan.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan pihaknya mendukung semua upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kadin menjalin kerja sama dengan Bio Farma dan Kimia Farma dalam mendorong perusahaan, badan usaha, badan hukum, maupun swasta untuk bergotong royong menyukseskan program vaksinasi nasional agar kekebalan kelompok segera tercipta di lingkungan kerja.

Selain fokus melaksanakan percepatan vaksinasi nasional, Kadin juga menyiapkan program-program untuk membantu meringankan pemerintah dan masyarakat dengan membangun sentra-sentra vaksinasi di kawasan industri, membangun rumah darurat oksigen hingga menyalurkan berbagai bentuk bantuan lainnya dalam upaya memerangi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Bagi kami membangkitkan kesehatan adalah upaya untuk membantu membangkitkan ekonomi Indonesia,” ucap Shinta.