Business is booming.

56 Pegawai KPK Resmi Dipecat, Begini Kenangan Salah Satu Pegawai

Penyesalan saya satu-satunya tak mendaftarkan jadi pengurus Wadah Pegawai KPK

Salah satu dari 56 pegawai KPK yang dipecat, Tata Qoriyah membagikan gambar mejanya di KPK dengan tulisan dilarang beresin meja.

“Sejak menerima SK 652, saya sudah merasa kalau perlawanan ini akan panjang dan melelahkan. Sudah sejak jauh hari saya memutuskan untuk beberes meja yg pernah saya pake lebih dari 4 tahun. Melihat meja kami dibeginikan teman2 kantor, kok tetiba jadi mewek ya …# tulis @tatakhoiriyah

Pegawai KPK bidang kehumasan itu lalu mambuau utas atau thread:

Sempat ada yg bertanya, apakah menyesal menolak pembinaan kemarin karena 18 yg dibina sudah dilantik? Tidak sama sekali. Penyesalan saya satu-satunya adalah tidak mendaftarkan diri jadi pengurus Wadah Pegawai KPK.

Saya merasa bisa menegakkan kepala nanti di 30 September. Bahkan, saya banyak belajar proses advokasi hingga tetes darah penghabisan dg para pendahulu bang @hotmantmb @nazaqistsha @RasamalaArt @Novariza92 @arti_put @niwseir @andredenenggo @yudiharahap4 dll.

Salah Satu Meja pegawai KPK yang dipecat (@Tatakhoiriyah)

Melalui Rakor

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, rapat koordinasi dengan dua lembaga negara itu dilakukan setelah putusan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan uji materi atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, di Mahkamah Agung (MA).

“Kami, kemudian menindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB dan BKN pada 13 September,” ujar Ghufron, dalam konferensi pers, Rabu (16/9/2021).

Seperti dilansir Kompas.com, Dalam putusannya, MK dan MA menyatakan, pelaksanaan TWK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Terimakasih Presiden Jokowi Trending, Terimakasih Pada Apa Saja?

Adapun MA menolak permohonan uji materi Perkom 1/2021 yang diajukan pegawai KPK.

Perkom tersebut merupakan dasar hukum dari pelaksanaan TWK.

Sementara itu, MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pasal mengenai peralihan status pegawai.

“Karena itu, kami keluarkan SK (surat keputusan) sebagaimana hasil-hasil dari koordinasi dengan pemerintah,” ucap dia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pegawai KPK adalah ASN.

Peralihan menjadi ASN dilaksanakan sesuai dengan desain manajemen ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, dalam waktu dua tahun sejak diundangkan pada 16 Oktober 2019.

Batas akhir pegawai KPK harus menjadi ASN yakni 1 November 2021.

Namun KPK memilih 30 september 2021 untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tersebut.

“KPK dimandatkan berdasarkan Pasal 69 B dan 69 C UU 19/2019 itu paling lama dua tahun. Namanya paling lama, anda boleh menyelesaikan sekolah maksimal 4 tahun, kalau bisa satu tahun kan alhamdulilah,” ujar Ghufron.

“Kenapa baru sekarang? karena kami ingin memberikan keputusan berdasarkan hukum yang kuat karena sebagaimana diketahui permasalahan ini diadukan pada lembaga negara yaitu MA dan MK,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menyatakan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) usai mengikuti TWK, 51 di antaranya dinilai merah dan akan diberhentikan.

Dari 51 pegawai tersebut, ada satu pegawai yang memasuki purnatugas per Mei 2021, sehingga pegawai itu tidak ikut diberhentikan dengan hormat.

Sementara, 24 dari 75 pegawai lainnya yang tidak lolos TWK dinyatakan layak mengikuti diklat sebagai syarat alih status.

Namun, hanya 18 yang bersedia mengikuti diklat dan lulus menjadi ASN.

Baca Juga:  Messi Tiba di Paris untuk Bergabung dengan PSG

Sebanyak 6 orang lainnya memilih tidak mengikuti diklat, sehingga, jumlah total pegawai yang akan diberhentikan mencapai 56 orang.

Pemberhentian itu dinilai banyak pihak bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi.

Presiden menyatakan TWK tidak bisa serta merta jadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos.

Hasil TWK, kata dia, seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK ke depan, baik terhadap individu maupun institusi.

“Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Ketua KPK Firli Bahuri sempat membantah pihaknya telah mempercepat waktu pemberhentian kepada 56 pegawai tersebut.

Firli mengatakan pemberhentian telah sesuai batas waktu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

“Jadi, bukan percepatan. Tapi memang dalam durasi yang dimandatkan oleh UU. Saya kira begitu,” kata Firli.

Daftar pegawai KPK yang diberhentikan per 30 September.

1. Sujanarko, Direktur Pjkaki

2. A Damanik, Kasatgas Penyidik

3. Arien Winiasih, ULP mantan Plh. Korsespim

4. Chandra Sulistio Reksoprodjo, Karo SDM

5. Hotman Tambunan, Kasatgas Diklat

6. Giri Suprapdiono, Direktur Soskam Antikorupsi

7. Harun Al Rasyid, Waka WP, Kasatgas Penyelidik

8. Iguh Sipurba, Kasatgas Penyelidik

9. Herry Muryanto, Deputi Bidang Korsup

10. Arba’a Achmadin Yudho Sulistyo, Kabag Umum, mantan Pemerika

11. Faisal, Litbang, mantan Ketua WP

12. Herbert Nababan, Penyidik

13. Afief Yulian Miftach, Kasatgas Penyidik

14. Budi Agung Nugroho, Kasatgas Penyidik

15. Novel Baswedan, Kasatgas Penyidik

16. Novariza, Fungsional Pjkaki, WP

17. Sugeng Basuki, Korsup

18. Agtaria Adriana, Penyelidik

19. Aulia Postiera, Penyelidik

20. M. Praswad Nugraha, Penyidik

21. March Falentino, Penyidik

Baca Juga:  Juliari Wajib Bayar Rp 14,59 Miliar Atau Hukuman Penjara Jadi 14 Tahun

22. Marina Febriana, Penyelidik

23. Yudi Purnomo, Ketua WP, Penyidik

24. Yulia Anastasia Fu’ada, Fungsional PP LHKPN

25. Andre Dedy Nainggolan, Kasatgas Penyidik

26. Airien Marttanti Koesniar, Kabag Umum

27. Juliandi Tigor Simanjuntak, fungsional biro hukum

28. Nurul Huda Suparman, Plt Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko, mantan pemeriksa PI

29. Rasamala Aritonang, Kabag Hukum

30. Farid Andhika, Dumas

31. Andi Abdul Rachman Rachim, fungsional Gratifikasi

32. Nanang Priyono, Kabag SDM

33. Qurotul Aini Mahmudah, Dit Deteksi dan Analisis Korupsi

34. Rizka Anungnata, Kasatgas Penyidik

35. Candra Septina, Litbang/Monitor

36. Waldy Gagantika, Kasatgas Dit Deteksi dan

37. Heryanto, Pramusaji, Biro Umum

38. Wahyu Ahmat Dwi Haryanto, Pramusaji, Biro Umum

39. Dina Marliana, Admin Dumas

40. Muamar Chairil Khadafi, Admin Dumas

41. Ronald Paul Sinyal, Penyidik

42. Arfin Puspomelistyo, Pengamanan Biro Umum

43. Panji Prianggoro, Dit. Deteksi dan Analisis Korupsi

44. Damas Widyatmoko, Dit. Manajemen Informasi

45. Rahmat Reza Masri, Dit. Manajemen informasi

46. Anissa Rahmadhany, Fungsional Jejaring Pendidikan

47. Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Fungsional Peran Serta Masyarakat

48. Adi Prasetyo, Dit PP LHKPN

49. Tata Khoiriyah, Biro Humas

50. Tri Artining Putri, Fungsional humas, WP

51. Christie Afriani, Fungsional PJKAKI

52. Nita Adi Pangestuti, Dumas

53. Rieswin Rachwell, Penyelidik

54. Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Fungsional Biro SDM

55. Wisnu Raditya Ferdian, Dit manajemen informasi

56. Erfina Sari, Biro Humas

57. Darko, Pengamanan, Biro Umum

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...