Business is booming.

Apindo Resmi Menolak Kebijakan Tapera, Membebani dan Dupilkasi

“Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang ‘Tabungan Perumahan Rakyat’ Apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) resmi menolak peraturan pemerintah (PP) No.21/2024

Dalam PP tersebut setiap pekerja di Indonesia yang berpenghasilan di atas UMR akan dipotong gajinya3  persen setiap bulan.

Pemotongan akan dilakukan setiap tanggal 10.

Kalau itu pekerja swasta pemotongannya adalah 2,5 perse yang 0,5 persen dari pekerja.

Penolakan Apindo sendiri dibagikan dalam pernyataan atau keterangan pers sebanyak dua lembar.

Pernyataan tersebut ditulis dengan judul Respo Apindo Atas PP No21/2024 tentang penyelanggaraan Tapera.

“Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang ‘Tabungan Perumahan Rakyat’ Apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Shinta mengatakan, Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera.

Shinta mengklaim bahwa Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakuan program Tapera. 

Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh.

Dua hal utama penolakan iuran Tapera pertama menambah beban pekerja dan pengusaha.

Kedua karena program itu dianggap dupilkasi dari program yang sudah ada.

Yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek.

Berikut Poin-poin penolakan Apindo Terhadap Pemotongan Gaji Pekerja dan Pengusaha

* APINDO pada dasarnya mendukung kesejahteraan pekerja dengana adanya ketersediaan perumahan bagi pekerja. Namun, PP No.21/2024 dinilai duplikasi dengan program sebelumnya, yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek. Tambahan beban bagi Pekerja (2,5%) dan Pemberi Kerja (0,5%) dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan.

* Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan, dimana sesuai PP maksimal 30% (138 Trilyun), maka aset JHT sebesar 460 Trilyun dapat di gunakan untuk program MLT perumahan Pekerja. Dana MLT yang tersedia sangat besar dan sangat sedikit pemanfaatannya.

*APINDO menilai aturan Tapera terbaru dinilai semakin menambah beban baru, baik baik pemberi kerja maupun pekerja. Saat ini, beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24%- 19,74% dari penghasilan pekerja dengan rincian berikut:

i Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU No. 3/1999 ‘Jamsostek’): Jaminan Hari Tua 3,7%; Jaminan Kematian 0,3%; Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24- 1,74%; dan Jaminan Pensiun 2%;

ii Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU No.40/2004 ‘SJSN): Jaminan Kesehatan 4%;

iii. Cadangan Pesangon (berdasarkan UU No. 13/2003 ‘Ketenagakerjaan’) sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8%.

Beban ini semakin berat dengan adanya depresiasi Rupiah dan melemahnya permintaan pasar.

APINDO terus mendorong penambahan manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program Tapera dan Tapera sebaliknya diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri.

APINDO telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan sejumlah pihak berkalt, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat perluasan program MLT bagi kebutuhan perumahan pekerja. Dalam diskusi tersebut, khusus pekerja swasta dapat dikecualikan dari Tapera dan mendapatkan fasilitas perumahan dari BP Jamsostek.

APINDO telah melakukan sosialisasi kepara Developer melalui DPP Real Estate Indonesia (REI) dan juga menginisiasi Kick Off penandatangan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 2 Bank Himbara (BTN dan BNI) Serta 4 Bank (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yaitu Bank Jabar, Jateng, Bali, dan Aceh dalam rangka perluasan manfaat program MLT Perumahan Pekerja.

Untuk mendapatkan fasilitas perumahan bisa memanfaatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari sumber dana program JHT (Jaminan Hari Tua) untuk 4 manfaat: a) pinjaman KPR sampai maksimal 500juta, b) Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMO) sampal dengan 150jt dan c) Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sampai dengan 200jt dan d) Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK). BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dng Perbankan utk mewujudkannya.

Jika pemerintah tetap akan meneraokannya diharapkan dimulai dulu dengan dana yg terkumpul dari ASN, TNI/POLRI untuk manfaat mereka yg sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah. Jika hasil evaluasi sudah bagus pengelolaannya, baru dikaji utk memperluas cakupannya ke sektor swasta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara resmi menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Baca Juga:  Profil Mardani Maming, Pengusaha Muda Sukses Terseret Kasus Izin Tambang Batubara
Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...