Megawati Larang Kader PDIP Bicara Capres 2024, Ada Sanksinya

Setelah menangis karena presiden Jokowi selalu dibully, Megawati Soekarno Putri kembali membuat kebijakan non populer.

Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meneken surat instruksi tertanggal 11 Agustus 2021 itu.

Instruksi tertulis tersebut ditujukan kepada kadernya supaya tidak menanggapi mengenai calon presiden maupun calon presiden untuk pemilihan 2024.

Instruksi tertulis itu dituangkan dalam Surat DPP PDIP Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021.

Instruksi tertulis itu juga memuat sanksi disiplin dari internal partai berlambang banteng moncong putih kepada kader yang melanggar.

“Semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai,” tulis Surat DPP PDIP Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 yang dikutip Kompas TV, Selasa (24/8/2021).

Surat instruksi itu berisi pula alasan melarang kadernya. Pembahasan calon presiden dan wakil presiden belum masuk prioritas utama. Agenda PDI Perjuangan berdasarkan skala prioritas, menurut surat instruksi itu, membantu rakyat dalam upaya menanganani seluruh dampak pandemi Covid-19.

“Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu membahu, bergotong royong membantu rakyat,” sambungan yang tertulis dalam instruksi itu.

Wakil Sekjen PDIP Sadarestuwati menyatakan instruksi itu sesuai amanat Kongres PDI Perjuangan ke-V di Bali beberapa waktu lalu sehingga akan ia patuhi.

“Karena kongres ke-V di Bali sudah memberikan mandat dan hak prerogatif kepada Ibu Ketum khususnya berkaitan dengan penentuan calon presiden atau calon wakil presiden,” kata Sadarestuwati kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Ia menilai tak etis membicarakan persiapan Pemilihan Presiden 2024 dalam kondisi masyarakat yang sedang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

“Maka dari itu seluruh DPC, DPD, dan DPP partai bergerak bersama-sama dengan mendirikan dapur umum, memberikan bantuan sembako, bahan makanan, juga membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara massal guna mempercepat tercapainya herd immunity,” ujarnya.

Penjelasan Hasto

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberi penjelasan mengenai surat instruksi partai kepada kader agar tak memberi bicara mengenai capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

PDIP menilai, soal pemimpin nasional itu bukan hanya melibatkan keputusan partai.

Tapi juga harus muncul dari kehendak rakyat serta ada unsur campur tangan Tuhan.

Hasto mengatakan, di surat itu, kader memang diinstruksikan tak bicara soal capres-cawapres yang akan diusung di pemilu 2024.

“Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, usai pertemuan dengan DPP Gerindra, Selasa (24/8/2021).

Dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 dan ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 lalu, semua kader partai dilarang berbicara dan menanggapi isu Capres-Cawapres 2024.

Kata Hasto, kongres partai sudah mengamanatkan agar keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden, diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Namun, PDIP juga menyadari bahwa prioritas saat ini adalah penanganan pandemi covid-19.

“Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik. Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi,” urai Hasto.

Dalam konteks konsolidasi itu juga maka dialog dengan Gerindra yang dilaksanakan itu menjadi penting.

Bagi PDIP, pertemuan ini adalah juga bagian dari konsolidasi nasional.

“Karena terkait dengan calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan calon pemimpin di dalam proses kaderisasi yang sistemik,” tukas Hasto.