Risma Usul Ubah Skema Bansos Dari Bantuan Makanan jadi Uang Kontan

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mendesak percepatan bantuan sosial di daerah dengan mengubah skema bantuan makanan menjadi uang kontan.

Beberapa hari kemudian anggota DPR mendesak hal serupa tatkala melakukan dengar pendapat dengan pejabat Eselon I Kementrian Sosial.

Persisnya Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Sosial dengan agenda “Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2021 dan Isu-isu aktual”.

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, sedangkan dari Kemensos hadir Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Plt. Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

“Secara umum kami dapat memahami pelaksanaan program di Kemensos dengan penyerapan anggaran di setiap Unit Kerja Eselon I yang sudah dilaporkan, ” ujar Ace Hasan Syadzily di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Senin (4/10/2021).

Serapan anggaran unit Eselon I dan realisasi hingga awal Oktober 2021 sebagai berikut:

Sekretaris Jenderal Rp 1 triliun realisasi Rp 185,5 miliar (17,50 %);
Inspektur Jenderal Rp 32,2 miliar realisasi Rp 22,9 miliar (71,19 %),
Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp 333 miliar serapan Rp 155 miliar (46,61%),
Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp 1,1 triliun serapan Rp 468 miliar (42,51%),
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 30 triliun serapan Rp 21 triliun (72,69%),
Ditjen Penanganan Fakir Miskin Rp 73 triliun serapan Rp 46 triliun (62,61%);
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Rp 237 miliar serapan Rp 149 miliar (63,09%),
Total Rp 106,8 triliun dengan serapan Rp 69.2 triliun atau rata-rata 64,76 %.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mengapresiasi kinerja Kemensos, salah satunya program dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang telah melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

“Kami apresiasi atas kinerja Kemensos dan berharap agar monitoringnya diteruskan dan disiapkan agar saat terjadi bencana sudah siap dimana titik kumpul terutama di daerah-daerah yang diprediksi terjadi bencana, juga meminta ada akselerasi agar program bisa dirasakan oleh penerima manfaat,” ujar politisi PDIP itu.

Hal senada diungkapkan oleh Buchori Yusuf dari FPKS yang mendukung program-program Kemensos, namun mengingatkan bahwa anggaran dan program yang banyak perlu pengawasan bekerja sama dengan DPR RI.

“Pihak Inspektorat Jenderal (Itjen) perlu memperbanyak kerjasama terutama pengawasan program Kemensos yang banyak dan anggaran yang besar dengan kami di Komisi VIII DPR RI,” ucap Buchori.

Di akhir acara, Komisi VIII DPR RI meminta agar Unit Kerja Eselon I Kemensos mempercepat penyerapan anggaran pada Triwulan ke-lV Tahun Anggaran 2021 dan merespon berbagai pendapat dan pandangan yang telah diajukan oleh para anggota.

Pertama, memastikan Program Pejuang Muda benar-benar dapat diimplementasikan dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, rekrutmen yang selektif serta pembinaan untuk menghasilkan SDM yang loyal, dedikatif dan bertanggung jawab.

Kedua, mendorong verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat dilaksanakan secara sinkron dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholders terkait sehingga dapat diandalkan menjadi satu data untuk seluruh program sosial.

Ketiga, pengembangan program-program di Kemensos harus berbasis kajian ilmiah sehingga efektivitas program dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keempat, meningkatkan kolaborasi antar Ditjen agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya menerima manfaat bantuan sosial melainkan juga mendapatkan pemberdayaan secara ekonomi dan sosial.

Risma Minta Percepat Penyaluran Bansos

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini Sosial dalam kegiatan pemadanan data PKH, BST, dan BPNT/Program Sembako di Provinsi Gorontalo menghimbau seluruh pihak dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Himbara, pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan para pendamping sosial untuk mempercepat penyaluran bansos di Gorontalo.

Mensos menyampaikan kepada pihak Himbara dan Pemerintah Daerah di Gorontalo untuk tingkatkan koordinasi dan sinergi dalam percepatan penyaluran bansos tersebut yang lebih efektif dan efisien, salah satunya dengan mengizinkan penyaluran BPNT/Program Sembako di Provinsi Gorontalo.

Yakni dengan menggunakan mekanisme cash dan bukan berupa bahan makanan.

Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tradisi yang berkembang di daerah tersebut.

“Saya minta Himbara untuk langsung bawa kartunya dan langsung cash, biar tidak dua kali kerja. Pemda juga sediakan tempat biar Himbara juga tidak repot,” ujar Menteri Sosial (30/9).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Sosial memastikan dan memeriksa data melalui perbandingan serta penjelasan dari pihak Himbara, Kepala Daerah, Dinas Sosial, serta para pendamping sosial.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apa saja kendala yang ada dan berusaha melakukan penyaluran Bansos di Provinsi Gorontalo agar mencapai 100% (seratus persen).

Untuk itu Menteri Sosial meminta agar seluruh pihak terkait bansos bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang ada dan para keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima hak nya secara utuh.

“Satu orang pun akan kami perjuangkan, kasihan penerima manfaat pak. Kalau perlu pendamping tulis surat untuk KPM yang bertani tadi, biar mereka tahu mereka menerimanya berapa,” kata Menteri Sosial.

Berdasarkan update tanggal 27 September 2021, untuk penyaluran Program Sembako di Provinsi Gorontalo oleh Bank Mandiri, dari 10.781 KPM pada tahap 7, 8, dan 9 yang sudah melakukan transaksi sebanyak 10,364 KPM (96,13%).

Untuk penyaluran Program Sembako di Provinsi Gorontalo oleh Bank BRI, dari 86.210 KPM pada tahap 7, 8, dan 9 yang sudah melakukan transaksi sebanyak 81.074 KPM (94,04%).

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama, Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, Staff Khusus Menteri Sosial, Suhadi Lili, Sekretaris Ditjen PFM, Beni Sujanto.

Juga hadir Anggota DPR RI Komisi VIII, Idah Syahidah Rusli Habibie, Anggota Komite III DPD RI, Rahmijati Jahja, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Perwakilan Bareskrim Polri, Perwakilan Dinas Sosial Di Provinsi Gorontalo, Himbara (BRI dan Mandiri), serta para Pendamping Program Bansos Pangan di Provinsi Gorontalo.