Mahasewa Trending Usai BEM Nusantara Menyatakan Tak Ikut Demo 11 April 2022

Gaduh mahasiswa akan unjuk rasa besar-besaran pada 11 April 2022 mulai sedikit mereda.

Hal itu terjadi dengan munculnya berita Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara yang menyatakan tak akan ikut demonstrasi.

Ada pun rencana demonstrasi adalah menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi di depan Istana pada Senin (11/4).

Perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode memang masih wacana.

Namun wacana tersebut bergulir kencang, aksi mahasiswa pun menjadi wajar karena sesuai UU masa jabatan Presiden di Indonesia hanya dua periode.

Masalahnya narasi aksi mahasiswa melebar kemana-mana mulai protes kenaikan BBM hingga menjatuhkan pemerintah Jokowi.

Padahal yang naik hanya Pertamax. Kondisi ekonomi memang berat setelah pandemi covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

Namun kondisi ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dibanding, misalnya Sri Lanka dan Peru.

Kondisi di  kedua negara tersebut diambang krisis ekonomi dan mulai diberlakukan jam malam.

Karena itulah ngototnya mahasiswa yang masih berunjuk rasa memunculkan trending plesetan mahasiswa menjadi Mahasewa

Berikut cuitan sejumlah netizen tentang Mahasewa

@YustinaRahayu3: Mahasewa cerdaslah sedikit nanti madesu menantimu kalau hanya demo dgn tujuan ga jelas

@BicaraNgeyel: Siapa yang yakin bahwa kelak dan yang sudah, para pendemonya mahasiswa semua. Pasti ada saja yang sewaan.. Percayalah..

@caklis4: Mahasiswa cerdas.  Beda dgn sebelah, mahasewa tarbiyah koplak.

@valanchie: Gerakan MAKAR berkedok MahaSEWA atas Nama Rakyat MonasLimin … dgn Bohir yg lage Kering Kerontang …

@KantGus: Bukan mahasiswa sih tp mahasewa. Demo bila ada pesanan

@handrisontea: Bulan puasa tahun ini.. Banyak mahasewa yg Puasa hanya sebatas tenggorokan…  Apakah saudaraku pernah melihat mahasiswa sekelas Oxford demo?..hampir di bilang Gak ada…. Karena mereka sibuk mengejar prestasi.. Disini.. Mengejar.. (Terusin sendiri)

BEM Nusantara Tak Ikut Demo

Sebelumnya diberitakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengaku tak akan ikut demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di depan istana pada Senin (11/4) mendatang.

Koordinator Pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan pihaknya masih mematangkan kajian terhadap sejumlah isu. Dengan demikian, mereka belum akan bergabung dengan aksi unjuk rasa.

“Kemarin kami sudah konsultasi, tetapi belum ada kesepakatan ikut,” kata Marzuki usai pertemuan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).

Seperti dilansir CNNIndonesia, Marzuki menyampaikan BEM Nusantara tetap mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka menolak penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

BEM Nusantara juga mendesak pemerintah menuntaskan persoalan kenaikan harga bahan pokok. Mereka pun meminta pemerintah mengusut dugaan mafia minyak goreng.

Marzuki membantah ada permintaan dari Wiranto agar BEM Nusantara tidak demonstrasi.

Dia menyebut sikap itu murni ditentukan BEM Nusantara.

“Enggak, enggak seperti itu, negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun, pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/4).

Rencana itu akan diikuti elemen mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi.

Demonstrasi digelar dalam rangka menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi juga dilakukan untuk memprotes kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar.

Sementara itu, Wiranto usai menerima perwakilan BEM Nusantara mengatakan  tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Wiranto menyebut wacana itu tak banyak mendapat dukungan di MPR.

Menurutnya, hanya tiga fraksi DPR yang mendukung wacana tersebut.

“Dari sembilan parpol, hanya tiga parpol yang setuju mengubah itu…. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?” kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya tersebut.

Wiranto berkata hingga saat ini juga tidak ada upaya dari berbagai pihak mewujudkan amandemen itu. Dia mengatakan selama ini perpanjangan masa jabatan presiden sebatas wacana.

Mantan Panglima TNI itu berkata pemerintah tak pernah merencanakan amandemen konstitusi. Hal yang sama juga terjadi di parlemen.

“Sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana karena tidak akan dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan karena alasan-alasan tadi itu,” ucapnya.

Wiranto meminta masyarakat tak lagi sibuk memperdebatkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memastikan Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.

“Mengapa kita masih meributkan soal itu? Meributkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ini kan sia-sia,” tutur dia yang menjabat Menko Polhukam pada periode pertama kepresidenan Jokowi (2014-2019) tersebut.

Sebelumnya, sejumlah menteri mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka beralasan Indonesia butuh waktu untuk pemulihan ekonomi.

Pernyataan para menteri itu menimbulkan penolakan publik. Presiden Jokowi pun meminta anak buahnya tak lagi berbicara tentang itu.