Tagar Luhut trending di media sosial X (Twitter) pada Kamis (25/1/2024), menyusul netizen soroti rencana pemerintah akan
menaikkan pajak sepeda motor bensin agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik demi bisa mengurangi polusi udara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah akan menaikkan pajak sepeda motor bensin agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Rencana ini juga bisa mengurangi polusi udara.

Sontak netizen pun gaduh menanggapi tagar Luhut yang trending hingga tercatat 4.295 ciutan yang mereka sampaikan.

Seperti pemilik akun Twitter @tifsembiring menulis, “Jangan naikkan Bang. Kalau bisa spt biasa aja dulu. Beban rakyat sudah berat ini. Apalagi sepeda motor, yg pakai kan ekonomi kelas bawah. Jangan, kesianilah bang…🤔🙏”

Lalu pemilik akun Twitter @SilamSiswandi menulis, “Kalau mau menaikkan pajak kendaraan itu, ya mobil yang punya kan rata2 kelas ekonomi menengah ke atas..jangan orang miskin yang jadi sasaran pajak motor dinaikkan..”

@koh_alien menulis, “Intinya: Tidak ada lagi BBM bersubsidi. Pajak motor BBM akan dinaikkan. Mengerek penjualan kendaraan listrik setelah cara A, B dan C tidak maximal. Nasibmu rakyat negeri wakanda, dibikin nelangsa pejabatnya sendiri.”

@AdheOktama menulis, “kenapa kemaren ga lewat aja sih sekalian pung opung? inget umur lu.. udah tua kerjaan nyiksa orang. inget kalo masih ada kehidupan setelah kematian”

@andicandesune menulis, “Baru juga sembuh 🙄 lolos dari maut 🤔 mau bikin ulah lagi 😠 apa masih kurang sakitnya? 🙃 bukannya tobat berhenti menyengsarakan rakyat kecil 🙉 pengin kali ya disumpahin seluruh rakyat kecil biar ente sakit lg bahkan lbh parah shg ente lekas sadar dan bertobat tobatannasuha 🙈”

@dody_s menulis, “Mulai seenaknya bikin policy .. yg ngabisin uang pajak siapa, yg nikmatinnya siapa? Masa pajak dinaikin utk mendanai PSN yg gak jelas (malah menurut PPATK 36%nya masuk saku ASN & politisi) 🙄”

@ucupp93 menulis, “Sudah diperkirakan akan terjadi ini, karena utang negara yg urakan. Pasti pilihannya.. rakyat dipaksa mem’biayai’ pembayarannya.. krn sebenarnya pas utang itu kan sudah tau lho pendapatan negara dari mana aja..”

@ndesowo menulis, “Rakyat kecil itu masih mikirin gimana caranya bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan…jadi tlg jangan tambahin beban lagi 🙏”

@SyamYusuf14 menulis, “Kalau naikin jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu 1000% biar yang punya motor bensin pada tidak bayar pajak. Dua motor saya sudah tidak bayar pajak sejak 2020.🙏”

@Mansyur97252465 menulis, “Dia kesal Bang, jualan motor listriknya kurang diminati. Jadi orang yang pakai motor berbahan bajak minyak, diancam. Dasar menteri bajak laut eh maritim.”

@RomziTrilaksana menulis, “Solusi LBP menaikan pajak motor, agar motor listrik miliknya laku???”

@RidhaIntifadha menulis, “Dari http://bisnis.com, ada bbrp pemilik dan merek kendaraan listrik
– Hartono bersaudara (Polytron)
– Agus Lasmono (Alva)
– Luhut B. Pandjaitan (Electrum)
– Moeldoko (Electro)
– Bambang Soesatyo (Bike Smart Electric)
– Wijaya Karya (Gesits)
– Keluarga Bakrie (VKTR)”

@HrdMzn menulis, “Setuju Bung….kalau dipaksa pajak sepeda motor naik..pendapatan pajak bisa jadi malah turun..karena rakyat lg susah…..apalagi cebong pasti banyak yg ngga sanggup bayar pajak”

@masrohim1234 menulis, “Haduh si opung sudah senja mbok ya berbuat yg bijak jangan hanya mikir isi perutnya sendiri lihat lah ke bawah dikit”

@dodon_alone menulis, “Masyarakat di suruh beralih ke kendaraan listrik, nanti subsidi listrik di cabut juga. Subsidi harga di cabut untuk kendaraan listrik”

@br2_joan menulis, “Beli motor listrik? dari mana duitnya Oppung?, bertahan belanja bulanan saja sudah syukur. 🙄”

@OposisiOjol menulis, “Dikasih kesempatan hidup panjang bukannya tobat malah semakin brutal”

Jubir Luhut: Tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1/2024) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

“Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu,” katanya di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

“Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat,” jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

“Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara,” papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

“Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan,” tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

“Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua,” kata Luhut pada penghujung penjelasannya.

(Sumber: Antaranews.com)