Berakhirnya Kedigdayaan RJ Lino? Praperadilan pun Ditolak Hakim

Setiap orang memiliki sisi kedigdayaan sekaligus kelemahan. Punya masa kejayaan sekaligus kejatuhan.

Demikian juga dengan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. Ia telah menjabat posisi itu sejak tahun 2009. Meski sering ditimpa “badai” kritik dan protes, namun ia tetap kukuh.

“Kerjaan saya nyari ribut saja, catat, tetapi saya tak pernah kalah,” ujar Lino setengah bergurau saat menghadiri acara halal bi halal di Kementrian Perhubungan, 31 Juli lalu.

Lino memang dikenal berwatak keras. Namun ia membanggakan dirinya karena mampu membangun Pelabuhan Kalibaru atau New Tanjung Priok tanpa bantuan dana APBN. Pembiayaan pelabuhan tersebut menggunakan dana korporasi Pelindo II melalui berbagai skema.

Kinerja RJ Lino juga diakui Menter BUMN Dahlan Iskan saat masih menjabat. Dalam tulisannya di dahlaniskan.wordpress.com, bos Jawpos grup itu menyebut bahwa proyek New Tanjung Priok yang ditangani Lino adalah proyek luar biasa. Hanya proyek Jembatan Selat Sunda yang bisa mengalahkan kesulitannya. Dan Lino ternyata berhasil. Satu pukulan Lino di proyek itu untuk 130 tahun.

Memang selama menjadi bos Pelindo, tak jarang RJ Lino harus berbenturan dengan banyak pihak, baik level di bawahnya bahkan level di atasnya. Level di bawah berupa konflik dengan karyawan Pelindo. Sebagian dari mereka bahkan pernah berunjuk rasa, namun sejauh ini tak menggoyahkan sikapnya dalam menangani pelabuhan.

Ada relasi negatif dengan deretan menteri yang notabene adalah pejabat-pejabat di atas RJ Lino telah menjadi konsumsi publik. Mantan Menteri Perhubungan Fredy Numberi adalah salah satu yang menganggap RJ Lino tak berhasil memimpil Pelindo. Itu sebagai buntut perbedaan pandangan tentang rencana induk Pelabuhan Tanjung Priok.

Menteri perindustrian MS Hidayat saat berkuasa juga menyindir RJ Lino dengan Dirut Pertamina saat dijabat Karen Agustiawan. Di depan anggota DPR, Hidayat menjebut Karen memang jago dalam mengelola perusahaan sedangkan RJ Lino sok jago. Saat itu Rino menolak himbauan pemerintan untuk memberlakukan mata uang rupiah.

Terbaru adalah konflik dengan Menhub Ignasius Jonan. Ia menolak Pelindo di bawah Otoritas Pelabuhan alias di bawah Kemenhub. Alasannya, Kementrian Perhubungan tak punya kemampuan mengelola pelabuhan terutama untuk bongkar muat barang.

Lino berharap Menteri Jonan bisa membedakan mana yang harus diurus antara bongkar muat dengan mempercepat perizinan dokumen barang yang datang di pelabuhan. Karena dua hal tersebut tidak bisa disatukan dan diurus secara bersama oleh Otoritas Pelabuhan.

Dan memang hingga kasus dwelling time mencuat, RJ Lino seolah masih tak tersentuh. Ia bahkan merasa menang tatkala penyidik Polda Metro Jaya berhasil menetapkan tersangka dwelling time di Kementrian Perdagangan. “Benarkan saya bilang, kalian wartawan nggak percaya sih. Ini sandiwara besar semua terkuak,” ucapnya kala itu.

Namun sandiwara itu sepertinya bakal ikut menjerumuskan RJ Lino tatkala Bareskrim Polri menggeledah ruangannya.

RJ Lino yang selama ini dikenal digdaya tampak berdaya. Usaha mencoba menghubungi relasi positifnya pun muncul ke permukaan.

Relasi positif atau mungkin disebut backing antara lain adalah Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas Sofyan Djalin, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Polhukman Luhut B Pandjaitan.

Kini, 5 tahun kemudian, RJ Lino masih harus menjalani persidangan kasusnya.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Marvin Setiawan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero).

Sementara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan atas penahanan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Persero, RJ Lino.

Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal Morgan Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap pemohon RJ Lino, hingga penetapan tersangka dan penahanan adalah sah secara hukum.

RELASI RJ LINO DENGAN SOFYAN DJALIL

28 Agustus 2015: Saat bareskrim menggeledah ruangannya, RJ Lino disebut-sebut berhubungan dengan Mantan Menteri Perekonomian Sofjan Djalil yang kini menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas. Hal itu bisa dipahami karena Sofyan Djalil pula yang menjadikan Lino sebagai Dirut Pelindo II tahun 2009. Saat itu Sofyan Djalil menjabat Menteri BUMN (2007-2009) era Presiden SBY-JK.

RELASI RJ LINO DENGAN RINI SOEMARNO

5 Februari 2015: Sebagai bos Pelindo II, RJ Lino berada di bawah koordinasi Menteri BUMN Rini Soemarno. Karena itu keduanya terkesan saling melindungi. Keduanya pernah menghadap Jokowi membicarakan rencana proyek angkutan kontainer lewat sungai.

20 Juni 2015: Lalu saat terjadi kasus dwelling time, Rini mengakui bahwa PT Pelindo II bertanggung jawab dalam proses bongkar muat barang di pelabuhan. Namun selebihnya, dari pelabuhan hingga barang keluar, banyak Kementerian dan Instansi yang terlibat. “Kalau dilihat dari proses bongkar muatnya barang, untuk kemudian ditumpuk container, Pelindo II sudah cukup baik. Sudah setara dengan internasional, sudah setara dengan Hong Kong. Dan Hong Kong itu pelabuhan ke tiga terbesar dan terbaik di dunia,” ucap Rini di Kediaman Dinasnya.

22 Juni 2015: Lino memastikan bahwa Kementerian BUMN tidak terkait dengan masalah kelambanan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok. Karenanya, lanjut Lino, masalah dwelling time itu tidak dibahasnya dengan Menteri BUMN.

RELASI RJ LINO DENGAN LUHUT PANDJAITAN

22 Juni 2015: Saat terjadi kasus dwelling time, Lino menghadap Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat Kepala Staf Presiden. Lino menjelaskan posisi Pelindo dalam kasus tersebut. Ia kemudian menunjukkan sebuah foto dari laporan anak buahnya pagi ini. Foto itu menunjukkan ruangan di kantor pelayanan satu pintu yang sempat dikunjungi presiden kosong. Di dalam foto itu, hanya ada tiga orang petugas yang hadir dan hanya mewakili dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan Balai Karantina Kementerian Pertanian. Padahal, seharusnya kantor pelayanan itu diisi oleh petugas dari delapan kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, ada pula Badan Karantina Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

8 Juli 2015: Di hadapan para pengusaha yang ada dalam Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera, di Jakarta, Luhut Binsar Panjaitan memuji Dirut Pelindo II RJ Lino yang mampu berbenah dan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok mampu menyamai pelabuhan di Singapura. “Bahwa peristiwa Presiden marah-marah memang belum selesai, iya. Tapi Lino mengarah ke sana (Singapura),” ujar Luhut

RELASI RJ LINO DENGAN DAHLAN ISKAN

11 Maret 2014: Melalui rapat umum pemegang saham, Dahlan Iskan saat menjabat Menteri BUMN menunjuk kembali RJ Lino sebagai direktur utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Keputusan Dahlan Iskan menuai protes dari Serikat Pekerja (SP) Pelindo II. Alasan penunjukkan Dahlan bisa terlihat dalam tulisan dahlaniskan.wordpress.com yang memuji habis kinerja RJ Lino.