Perbincangan Tambang untuk Ormas, Logo NU Diedit Jadi Trending
Sampai detik ini, kami termasuk yang gak setuju PBNU mengelola tambang. Tp tolong, jangan ubah logo NU seenak jidatmu.
PBNU trending, topik utama masih soal ormas kelola tambang.
Persisnya persetujuan NU mengelola tambang.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf namun ia memperoleh protes luas soal persetujuan itu.
Pemberian konsesi tambang terhadap PBNU memperoleh sentimen negatif.
Perbincangan terbaru adalah soal logo PBNU yang berlatar belakang hijau diubah menjadi cokelat.
Sementara gambar bumi ditengah diubah menjadi alat berat dengan lingkaran tali tambang mengelilinginya.
Berikut beberapa cuitan lucu tentang PBNU dan plesetan logo baru.
@Stakof: Ada kejadian lucu apa tadi, pas salad ied? @fadhilzaahidy Gusdurian lagi misuh2 perihal logo NU diedit
@nahdiyinbersatu: Sampai detik ini, kami termasuk yang gak setuju PBNU mengelola tambang. Tp tolong, jangan ubah logo NU seenak jidatmu.
@DosenGarisLucu: Untuk menghukum PBNU yang pro tambang, secara sosial yang bisa dilakukan adalah : stop berdonasi, stop isi kotak amal, stop zakat infak wakaf sedekah ke mereka. Salurkan ke ormas lain. Sampai mereka berhenti main tambang.
Seperti diketahui, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf turut bersuara terkait pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan.
Gus Yahya mengatakan pihaknya siap mengelola tambang, kendati mendapat sejumlah penolakan dari ormas lain.
Menurutnya, membutuhkan usaha tambang tersebut.
Dia menyinggung kondisi keuangan PBNU yang menurutnya sudah dalam tahap ‘melarat’ sejak lama.
Sementara itu sebanyak 68 orang yang tergabung dalam Warga Nahdatul Ulama (NU) Alumni UGM, menolak izin konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Penolakan ini muncul lantaran PBNU menerima tawaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 terkait pertambangan dapat dimiliki oleh ormas.
“Dalih bahwa menerima konsesi tambang adalah kebutuhan finansial untuk menghidupi roda organisasi harus dibuang jauh-jauh karena itu justru menunjukkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola potensi NU,” tulis Warga NU Alumni UGM, dikutip dari siaran pers, Senin (10/6/2024).
Warga NU Alumni UGM menilai izin yang diberikan kepada ormas akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral.
Selain itu, izin ini akan berpotensi hanya menguntungkan segelintir elit ormas, menghilangkan tradsi kritis ormas, dan melemahkan organisasi keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil.
Mereka juga meminta PBNU untuk menolak kebijakan ini lantaran akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat.
Menurut mereka, ekstraksi batubara di Indonesia berkelindan dengan korupsi dan sebuah kejahatan.
Selain karena kasus korupsi yang menjerat pejabat publik terkait tambang batubara, ekstraksi ini memperburuk kualitas sosial dan ekologi melalui perampasan tanah, penggusuran, deforestasi, polusi, dan lubang pasca tambang yang ditinggalkan.